LACAK KRIMINAL.COM
Indragiri Hilir – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Mahmudin, S. Pi, didampingi Wakil Ketua Majelis (MPI) KNPI Inhil Achmad Mulyadi, M. Si, bersama Sekretaris KNPI Inhil Aditya Prahara, SE, Bendahara Umum Nafarin, SE, Ketua Harian Sataril Gaffar, para Wakil Ketua Bidang Ryan Marta Hudi, S. Pd, Asmail Khairi, MH, Dr. Titin Triana, MH, Hafidzullah, Suryadi, S. Ag Sapriyansah, SP, Ridwan, Nasir, S. Ag, Ihsan Ramadhan ST, Ahmad Sahruni, Hj. Meylinda melaksanakan kegiatan silaturahmi sekaligus audiensi bersama jajaran DPRD Kabupaten Indragiri Hilir yang disambut langsung oleh Ketua DPRD Inhil, Iwan Taruna, ST, dan didampingi oleh Wakil Ketua I DPRD Kab. Inhil Ir. H. AMD. Junaidi AN, M.Si, Wakil Ketua II Asmadi, SH, dan Wakil Ketua III H. Andi Rusli, SM. Bertempat di Aula Kantor DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, Jl. Soebrantas Tembilahan. Senin (20/04/2026).
Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana konstruktif dan penuh semangat kebersamaan, dengan membahas sejumlah isu strategis daerah yang tengah berkembang dan menjadi perhatian publik, persoalan yang berkaitan dengan pembangunan daerah, penguatan partisipasi pemuda, serta sinergi kelembagaan antara KNPI dan DPRD dalam mendorong arah kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indragiri Hilir.
Salah satunya yang menjadi perbincangan hangat ialah tentang isu BBM subsidi dan perlindungan pelangsir, juga terkait pengawasan distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerimanya. KNPI menilai bahwa distribusi energi bersubsidi merupakan bagian dari tanggung jawab negara dan daerah yang harus diawasi secara serius dan berkeadilan.
Dalam audiensi tersebut, DPD KNPI Inhil juga secara tegas mengusulkan perlunya inisiasi regulasi daerah berupa Peraturan Daerah (Perda) yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada para pelangsir minyak di daerah. KNPI memandang bahwa keberadaan pelangsir selama ini memiliki fungsi sosial sebagai penghubung distribusi bahan bakar di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau secara langsung oleh sistem distribusi formal.
KNPI menegaskan bahwa pelangsir yang bekerja untuk memastikan ketersediaan BBM di wilayahnya tidak dapat serta-merta diposisikan sebagai bagian dari praktik kriminalitas, selama aktivitasnya berada dalam koridor kebutuhan riil masyarakat dan belum adanya skema distribusi alternatif yang efektif dari negara.
Ketua DPD KNPI Kabupaten Indragiri Hilir, Mahmudin, S.Pi., dalam pernyataannya menyampaikan bahwa pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton dalam dinamika kebijakan publik daerah.
“KNPI hadir sebagai representasi kekuatan moral dan intelektual pemuda. Kami melihat persoalan BBM subsidi bukan sekadar isu distribusi energi, tetapi menyangkut keadilan sosial dan keberlangsungan ekonomi masyarakat akar rumput. Karena itu, kami mendorong DPRD Inhil untuk menginisiasi regulasi yang berpihak kepada masyarakat, termasuk memberikan perlindungan hukum terhadap pelangsir yang selama ini menjalankan fungsi distribusi di wilayahnya masing-masing. Kami juga mengusulkan bagaimana gedung eks rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kab. Inhil bisa difungsikan menjadi gedung kepemudaan dari pada menjadi gedung terbengkalai yang hanya menghabiskan anggaran saja.” tegasnya.
Mahmudin juga menambahkan bahwa KNPI siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dan DPRD dalam merumuskan kebijakan yang progresif dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, Iwan Taruna, menyambut baik kehadiran KNPI sebagai representasi kekuatan pemuda daerah yang membawa gagasan konstruktif dan aspiratif.
“Kami mengapresiasi langkah KNPI yang hadir dengan gagasan dan perspektif strategis terhadap persoalan daerah. DPRD tentu membuka ruang dialog seluas-luasnya dengan elemen kepemudaan sebagai bagian dari mitra pembangunan daerah. Terkait usulan perlindungan terhadap pelangsir dan penguatan pengawasan BBM subsidi juga wacana pengaktifan kembali gedung eks rehabilitasi BNNK inhil dan isu lainnya, hal ini akan menjadi perhatian serius DPRD untuk dikaji secara komprehensif dalam kerangka regulasi daerah yang berkeadilan serta akan kami bahas nantinya bersama pemerintah daerah sebagai pemegang kebijakan tertinggi dengan solusi terbaik untuk kebaikan masyarakat Inhil juga bisa menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk daerah.” tutupnya.
Kegiatan audiensi diakhiri dengan sesi foto bersama serta komitmen bersama antara DPRD Kabupaten Indragiri Hilir dan DPD KNPI Inhil untuk memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan kapasitas dan keterlibatan pemuda sebagai aktor utama pembangunan daerah.
Komitmen tersebut menjadi penegasan bahwa pemuda bukan sekadar objek pembangunan, melainkan subjek perubahan yang harus diberi ruang, peran, dan keberpihakan nyata dalam menentukan masa depan Kabupaten Indragiri Hilir. (SY).
