LACAk KRIMINAL..COM
TEMBILAHAN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengungkapkan ada 14 item wacana pembangunan prioritas infrastruktur tahun 2026.
Semua 14 item itu akan dibangun Pemkab jika DPRD Inhil selesai membahas dan menyetujui secara keseluruhan dalam forum BANGGAR nantinya.
Berikut wacana pembangunan yang diwacanakan akan dibiayai melalui pinjaman Rp200 milyar ke PT.SMI (Persero):
1. Pembangunan Islamic Centre Rp.38.850.000.000,-
2. Rehabilitasi Pasar Terapung Tembilahan Rp.21.900.000.000,-
3. Pembangunan Kantor Camat (Tanah Merah, Kateman, Reteh dan Kuindra) Rp.18.000.000.000,-
4. Rehab Kantor Bupati Rp.5.000.000.000,-
5. Peningkatan Jalan menuju Batalyon Pangan Rp.5.000.000.000,-
6. Pembangunan Pelengsengan Pelabuhan Parit 21 Rp.15.833.636.000,-
7. Rekonstruksi Kotabaru-Sanglar Rp.15.000.000.000,-
8. Peningkatan Jalan Sungai Luar – Simpang Tiga – Rambaian Rp.7.500.000.000,-
9. Swakelola Jalan Rp.20.000.000.000,-
10. Pengadaan Meubeler Sekolah Rp.5.000.000.000,-
11. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Rp.5.000.000.000,-
12. Rekonstruksi Jalan Sungai Beringin (Koridor Sei.Beringin – Terusan Mas) 1.923km Rp.20.000.000.000,-
13. Pembangunan Jembatan Sungai Junjangan (95×3,5M’) Rp.11.637.000.000,-
14. Rekonstruksi Ruas 013.015 Jalan Suhada II Kecamatan Tembilahan Hulu Rp.16.000.000.000,-
Jumlah keseluruhan sebesar Rp.204.720.636.000 –
”Kita tidak mungkin ujuk-ujuk menyetujui dan menolak, semua akan dikaji dulu, kemungkinan akan melibatkan ahli,” tegas ketua DPRD Inhil, Iwan Taruna, dalam conference pers pada Selasa (2/12/2025) sore.
Ironisnya, dari 14 item itu Pemkab Inhil tidak ada merencanakan untuk mengalokasikan anggaran pinjaman untuk pembangunan fasilitas layanan kesehatan.
Padahal, tidak sedikit layanan fasilitas kesehatan masih sangat membutuhkan perbaikan secara fisik, satu diantaranya Puskesmas Pembantu (Pustu) di Desa Kuala Selat, Kecamatan Kuindra, yang kondisinya memperihatinkan.
Lebih memprihatinkan lagi pada tahun 2024 Inhil sempat mendapatkan peluang perbaikan Pustu sebanyak 23 titik dari Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), alih-alih semuanya gagal karena ada kebijakan Bupati H.Herman.
Saat itu Bupati H.Herman masih berstatus PJ, ia memadatkan menjadi 11 paket saja. Belum di ketahui secara pasti apakah sudah selesai atau malah ikut gagal bersama yang lainnya.
Tahun 2025, Pemkab Inhil berencana minjam uang Rp.200 milyar untuk 14 item yang dianggap prioritas, namun sayangnya tidak ada 1 item pun yang alokasinya untuk Pustu.
Kepala dinas kesehatan Inhil, Irdawati, saat dikonfirmasi awak media terkait rencana pembangunan Pustu yang diusulkan untuk dibahas DPRD Inhil belum memberikan jawaban.
Bahkan hingga berita ini diterbitkan awak media masih berupaya menunggu informasi dan keterangan resmi dari Kepala Dinkes Inhil.Mhd
