LACAK KRIMINAL.COM
TEMBILAHAN — Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Kabupaten Indragiri Hilir resmi melayangkan surat permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada DPRD Kabupaten Indragiri Hilir terkait polemik biaya masuk siswa baru di MTsN 2 Indragiri Hilir.
Surat tersebut diajukan menyusul beredarnya rincian biaya masuk siswa baru sebesar Rp2.335.000 yang menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat dan media sosial.
Ketua PPWI Inhil, Rosmely, mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap transparansi dunia pendidikan serta keresahan masyarakat terkait biaya pendidikan.
“Kita meminta DPRD segera memfasilitasi RDP agar persoalan ini dibuka secara transparan. Masyarakat berhak mengetahui dasar hukum, mekanisme penetapan biaya, serta penggunaan dana tersebut,” ujarnya.
Dalam surat yang disampaikan ke DPRD, PPWI Inhil menyoroti sejumlah item pembiayaan yang tercantum dalam rincian biaya masuk siswa baru, seperti pengadaan meja kursi, labor komputer, pengembangan mutu pendidikan, kegiatan sekolah, hingga pengadaan seragam.
Selain itu, PPWI Inhil juga mempertanyakan status biaya apakah bersifat sukarela atau wajib, dan bagaimana mekanisme persetujuan wali murid, seta mengapa pengukuran seragam di sekolah tanpa tau di mana penjahitnya dan mengapa pelaksanaan PPDB yang dinilai lebih cepat dibanding sekolah lain.
PPWI Inhil meminta agar dalam RDP nantinya turut dihadirkan pihak Departemen Agama Kabupaten Indragiri Hilir, kepala MTsN 2, komite sekolah, serta unsur pengawas pendidikan.
“Ini bukan untuk menyerang dunia pendidikan, tetapi demi keterbukaan dan pengawasan publik agar tidak ada kebijakan yang memberatkan masyarakat,” tambah Rosmely.
Polemik biaya masuk MTsN 2 Inhil sendiri sebelumnya ramai menjadi perdebatan publik setelah rincian biaya siswa baru beredar luas di media sosial. Sejumlah pihak meminta adanya evaluasi dan pengawasan terhadap mekanisme pungutan di lingkungan pendidikan.(Mhd/Tim)
